Senin, 15 September 2014 - 08:35:07 WIB
INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP, GELAR SOSIALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik dan dan Pemerintahan - Dibaca: 9713 kali

HUMAS CILACAP. Inspektorat Kabupaten Cilacap menggelar sosialisasi management aset/pengelolaan aset milik Daerah bagi SKPD dilingkungan Pemkab Cilacap tahun 2014.

Sosialisasi pengelolaan aset di buka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Drs. Sutarjo,MM dalam satu acara di gedung Jalabumi Cilacap, Selasa (2/09). Sosialisasi diikuti 80 orang peserta yang terdiri dari para sekretaris, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Lurah dan pengurus barang inventaris  SKPD, para pejabat yang menangani aset dan akuntansi pada DPPKAD Kabupaten Cilacap, serta para auditor pejabat pengawas Pemkab Cilacap. Sosialisasi mengetengahkan narasumber dari Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas.

Menurut Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cilacap, Sugiarto, penyelenggaraan sosialisasi pengelolaan aset dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jateng beberapa waktu lalu. Dari pemeriksaan tersebut terdapat sejumlah temuan pengendalian atas penatausahaan dan penyajian aset tetap yang kurang memadai. Nilai dan jumlahnya sangat signifikan sehingga sangat mempengaruhi opini atas penyajian laporan keuangan Pemkab Cilacap. Selain itu masih terdapat pula temuan berulang terhadap pengelolaan aset pada tahun-tahun lalu yang sampai saat ini belum tuntas penyelesian tindak lanjutnya.

Dengan sosialisasi ini diharapkan, dapat memberikan pembekalan bagi para pengurus barang inventaris SKPD tentang pengelolaan penatausahaan barang miliki daerah secara baik dan benar. Sekaligus membantu mempercepat proses penyelesaian inventarisasi barang milik daerah, serta mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut serta persiapan menghadap audit BPK RI pada waktu mendatang. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Drs. Sutarjo,MM dalam kesempatan tersebut menyampaikan, seperti kita ketahui bersama bahwa hasil audit BPK RI atas laporan Keuangan Pemkab Cilacap tahun 2014 hingga 2013, Kabupaten Cilacap masih memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian/WDP.

Untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP, lanjut Sekda, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, sistem pengendalian intern yang cukup memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan/SAP, dan adanya pengungkapan yang jelas dan terinci serta lengkap dalam catatan atas laporan keuangan.

Sekda juga mengemukakan, berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah/LKPD, terdapat beberapa pengecualian yang sampai saat ini masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyelesaiannya. Beberapa hal tersebut diantaranya terkait dengan temuan penyajian aset yang belum memadai. Permasalahan aset ini dari tahun ke tahun masih terus muncul menjadi temuan. Hal ini membuktikan perlunya penanganan yang serius terkait dengan pengelolaan aset.

Penyebab pengelolaan aset yang belum dapt diyakini kewajarannya dan belum dapat memadai antara lain, kemampuan dalam pengelolaan aset yang masih kurang memadai dan SDM yang menangani aset masih rendah.

Menyikapi hal tersebut, Sekda menekakan beberapa hal antara lain, kita harus harus memiliki tekad dan komitmen dan kosistensi yang kuat untuk mewujudkan pengelolaan aset yang baik dan benar. Tingkatkan kemampuan dan kemauan kita dalam upaya menata dan mengelola aset milik Daerah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah saling koordinasi antara pengurus barang SKPD dengan DPPKAD, selaku pengelola barang Daerah, sehingga terwujud data aset yang akurat. (hromly)

(Sumber: http://www.humascilacap.info/new/news/detail/inspektorat_kabupaten_cilacap_gelar_sosialisasi_pengelolaan_aset_daerah)



0 Komentar :