Rabu, 17 Februari 2016 - 09:08:51 WIB
PERTAMA DI JATENG, KABUPATEN CILACAP TERIMA PREDIKAT B
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Berita Daerah Cilacap - Dibaca: 252 kali

HUMAS CILACAP. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menobatkan Kabupaten Cilacap dengan predikat B (baik) dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015. Bahkan, ini merupakan predikat pertama kalinya yang berhasil diperoleh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selain Cilacap, Kabupaten Kudus juga menerima predikat B. Prestasi ini dianggap cukup membanggakan, mengingkat pada 2014 lalu, predikat Cilacap hanya CC (cukup baik). 

Kabag Organisasi Setda Cilacap, Aris Munandar menjelaskan, dari hasil evaluasi ini Pemkab Cilacap memperoleh nilai 60,18 atau predikat ‘B’, sebelumnya CC dengan nilai 52,05 (2014). Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, termasuk kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil baik. Namun demikian dari predikat yang disandang ini, masih ada beberapa rekomendasi yang harus dilakukan perbaikan.

“Kita berupaya tahun ini predikat meningkat, minimal mendapatkan BB bahkan bisa predikat A seperti yang saat ini diterima Kota Bandung. Butuh komitmen dari pimpinan dan para kepala SKPD untuk meningkatkan predikat sekaligus menindaklanjuti enam rekomendasi yang diberikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, pada Kemenpan ” tegas Aris.

Dikatakan, tujuan evaluasi ini memang untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP. Dalam rangkanya untuk mendorong terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Katanya komponen yang dinilai ada lima item. Yakni mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja serta evaluasi internal. Penilaian ini mendasari PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk pelaksanaanya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.12 Tahun 2015.

Diantara rekomendasi yang diberikan, agar Bagian Organisasi Pemkab Cilacap menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indikator kinerja mulai tingkat pemkab hingga kinerja individu sesuai dengan tugas, fungsi dan peran. Hal ini untuk menciptakan manajemen kinerja pemerintah yang berorientasi hasil. (AP)




0 Komentar :